JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak awal Maret kembali memicu banjir di berbagai wilayah.
Ribuan rumah terendam, ribuan warga mengungsi, dan aktivitas ekonomi lumpuh akibat genangan air yang tidak kunjung surut.
Banjir yang cukup parah akibat curah hujan yang sangat tinggi sejak malam sebelumnya. Banjir tersebut menyebabkan luapan sungai-sungai besar seperti Ciliwung dan Pesanggrahan, yang merendam ratusan rumah di berbagai wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada 3 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, terdapat 52 rukun tetangga (RT) yang terdampak banjir.
Di Jakarta Selatan, 18 RT terendam dengan ketinggian air antara 70-140 cm akibat luapan Kali Ciliwung. Di Jakarta Timur, 34 RT terdampak dengan ketinggian air mencapai 240 cm.
Sejumlah jalan utama di ibu kota juga terputus, menyebabkan kemacetan parah.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPD ARUN) Jakarta, Paisal Sangadji, menilai bahwa persoalan banjir di jakarta memperlihatkan lemahnya kebijakan pemerintah daerah dalam hal mengendalikan banjir.
Ia menegaskan bahwa solusi yang ada selama cenderung bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar masalahnya yang sesungguhnya.
“Setiap tahun kita menghadapi hal yang sama. Jelas kita tidak bisa melihatnya dari segi Bencana alam semata, tetapi juga melihat adanya kegagalan yang mencolok dalam tata kelola kota. Pemerintah daerah harusnya mengurangi bahkan menghentikan segala tindakan reaktif jangka pendek yang melelahkan, dan mulai menerapkan solusi yang lebih strategis dan jangka panjang,” ujar Paisal dalam keterangannya, Sabtu (8/3).
Paisal menyoroti beberapa faktor utama yang memperparah banjir di Jakarta, di antaranya, Sistem drainase yang buruk, Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, Penurunan tanah dan banjir rob, Kapasitas kanal yang terbatas.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah banjir jakarta.
“Beberapa kali kami sudah mengkaji masalah ini di internal ARUN, dan kami menyarankan beberapa solusi, seperti, Revitalisasi sungai dan drainase dengan membersihkan sedimentasi dan memperbesar kapasitas saluran air, Peningkatan kapasitas kanal dan pompa air agar mampu mengalirkan air lebih cepat ke laut, Pembangunan ruang hijau dan sumur resapan untuk menambah daerah resapan air di perkotaan, dan Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang guna mencegah pembangunan ilegal di bantaran sungai.” Paparnya
Pemanfaatan teknologi smart flood management untuk mendeteksi potensi banjir lebih cepat dan meningkatkan respons pemerintah.
“Kita tidak bisa terus seperti ini. Tiba waktu tiba akal kesannya. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dan berkelanjutan. Jika tidak, Jakarta dan daerah penunjang lainnya akan semakin tenggelam, dan masyarakat akan terus menjadi korban,” tegas Paisal.
Sekarang, banjir masih menggenangi beberapa wilayah penunjang Jakarta seperti bekasi. Warga berharap pemerintah segera bertindak lebih konkret agar bencana ini tidak terus berulang setiap tahun.
Komentar