JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu, Martono, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI guna menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis sektor transportasi laut di Kabupaten Pulau Taliabu.(19/06/2026)
Dalam pertemuan tersebut, Martono meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan transportasi laut di wilayah Pulau Taliabu yang memiliki posisi strategis dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut Martono, secara geografis Pulau Taliabu lebih dekat dengan wilayah Sulawesi Utara dibandingkan dengan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Waktu tempuh
menuju Sulawesi Utara hanya sekitar 2 hingga 4 jam, sedangkan perjalanan menuju ibu kota provinsi dapat memakan waktu hingga dua hari dua malam.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 tentang Lintas Pelayaran, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 12 pelabuhan lokal dan satu pelabuhan pengumpan. Saat ini, layanan transportasi laut didukung oleh 10 kapal perintis, lima kapal swasta yang melayani rute Sulawesi Utara–Maluku Utara, serta dua lintas penyeberangan yang menghubungkan kedua wilayah.
Martono menjelaskan bahwa transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Pulau Taliabu. Selain menjadi sarana utama mobilitas penduduk, transportasi laut juga menjadi jalur distribusi bahan pokok, material bangunan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya akses jalan darat yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan sejumlah kecamatan dan desa.
Dalam kesempatan itu, Martono kembali mengusulkan pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di Pulau Taliabu. Hingga saat ini, pelayanan kepelabuhanan masih berada di bawah wilayah kerja Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.
“Pulau Taliabu memiliki 12 pelabuhan yang membutuhkan pengawasan dan pelayanan secara optimal. Usulan pembentukan UPP sudah beberapa kali kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan, namun belum mendapat tindak lanjut,” ujar Martono.
Selain pembentukan UPP, Martono juga menyoroti kondisi infrastruktur pelabuhan yang masih terbatas. Sebagian besar pelabuhan di Pulau Taliabu dibangun dalam skala kecil sehingga belum mampu melayani kapal berkapasitas besar.
Ia menyebut Kementerian Perhubungan telah melakukan studi pengembangan terhadap Pelabuhan Bobong, Losseng, dan Kawalo pada tahun 2025. Pemerintah daerah berharap ketiga pelabuhan tersebut dapat menjadi prioritas pembangunan guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Khusus Pelabuhan Losseng, Martono mengungkapkan bahwa kondisinya saat ini sudah tidak layak digunakan secara optimal akibat struktur pelabuhan yang mengalami penurunan dan berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran.
Kebutuhan lain yang disampaikan adalah penambahan armada kapal perintis berkapasitas lebih besar untuk melayani masyarakat. Usulan tersebut telah diajukan pemerintah daerah, namun hingga kini belum mendapatkan respons dari pihak terkait.
Martono juga menyoroti tingginya kebutuhan layanan transportasi laut menuju Sulawesi Tenggara. Menurutnya, sekitar 80 persen aktivitas masyarakat Pulau Taliabu memiliki keterkaitan dengan wilayah tersebut, sementara layanan yang tersedia saat ini masih bergantung pada kapal perintis dengan kapasitas terbatas.
“Pada arus mudik tahun lalu, lebih dari 300 calon penumpang tidak terangkut karena keterbatasan kapasitas kapal. Pemerintah daerah akhirnya harus mencari alternatif dengan memanfaatkan kapal swasta,” katanya.
Melalui kunjungan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan nyata melalui pembentukan UPP, peningkatan infrastruktur pelabuhan, penambahan armada kapal perintis, serta peningkatan kapasitas layanan penyeberangan guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Taliabu.(*)
Komentar