APBN 2026 Alokasikan Rp5,11 Triliun untuk Karhutla, Bagaimana Penyerapannya?

Jakarta – Realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 31 Oktober 2026 tercatat mencapai Rp1,17 triliun. Jumlah tersebut baru sekitar 22,9 persen dari total pagu anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp5,11 triliun.

Data tersebut disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, anggaran penanganan karhutla tersebar di tujuh kementerian dan lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Karhutla pagunya Rp 5,11 triliun, realisasinya Rp 1,17 triliun di 7 Kementerian dan Lembaga, termasuk dana siap pakai di BNPB,” katanya, dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026.

Selain penanganan karhutla, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada 2026. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul bencana yang melanda wilayah Sumatra bagian utara pada akhir 2025.

Salah satu alokasi anggaran diarahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatra dengan total pagu mencapai Rp50,84 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas Rp30,9 triliun untuk kegiatan yang masuk dalam rencana induk, Rp8,5 triliun untuk kegiatan di luar rencana induk, serta tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra tercatat mencapai Rp30,78 triliun atau sekitar 60,5 persen dari total pagu.

Suahasil menjelaskan, peningkatan anggaran penanggulangan bencana menjadi salah satu tambahan pengeluaran pemerintah dalam APBN 2026. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Komentar