KEPULAUAN SULA – Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap operasional SPBU Kompak di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kepulauan Sula, Maluku Utara
Desakan ini muncul setelah adanya dugaan kuat mengenai penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU milik Alexsander Paka tersebut.
Pasalnya, praktik pengalihan BBM subsidi ini dinilai tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai hak-hak nelayan setempat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan pemerintah.
Terkait hal tersebut, seorang karyawan SPBU Kompak yang meminta agar identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya ketidakberesan pada proses penyaluran.
Ia menjelaskan bahwa secara administrasi terdapat perbedaan mencolok antara dokumen dengan fakta di lapangan.
“Minyaknya disebut untuk nelayan, tapi dalam surat rekomendasi hanya tercantum satu nama. Kenyataannya, yang mengambil dan menggunakan lebih dari satu orang,” ungkap sumber tersebut
saat memberikan keterangannya.
Kondisi ini sejalan dengan keresahan yang dirasakan oleh warga sekitar yang kesulitan mengakses BBM subsidi.
Salah seorang warga dalam pernyataannya mengeluhkan kontrasnya ketersediaan stok di lapangan.
“BBM subsidi sering kosong, tapi Pertalite selalu ada. Ini patut dipertanyakan,” tegasnya pada Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, ketidakkonsistenan stok ini menguatkan kecurigaan warga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam manajemen distribusi di SPBU tersebut.
Menyikapi polemik ini, masyarakat meminta APH bersama BPH Migas dan Pertamina segera melakukan audit administrasi serta pengawasan lapangan secara menyeluruh.
Hal ini penting dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan mencegah praktik ilegal yang merugikan rakyat kecil.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU Kompak belum memberikan keterangan resmi, namun upaya konfirmasi kepada pihak manajemen masih terus diusahakan.(*)
Komentar