TALIABU – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu resmi menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Aula Kantor Bupati dibuka langsung oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, dan turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta unsur pemerintah daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Sashabila Mus memaparkan sejumlah capaian mentereng sejak ia menjabat pada Mei 2025 lalu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah progres pembangunan RSUD Bobong yang kini hampir rampung.
“Pembangunan RSUD Bobong sebagai bagian dari Quick Wins Bapak Presiden saat ini progresnya sudah mencapai 92,46 persen. Rencananya akan diresmikan pada April 2026 mendatang,” ujar Sashabila
Selain infrastruktur kesehatan, Sashabila mengeklaim lompatan besar pada sektor jaminan kesehatan masyarakat.
Ia menyebutkan, cakupan BPJS Kesehatan di Taliabu meningkat drastis dari 74 persen di Juni 2025 menjadi 96,14 persen pada Januari 2026.
“Artinya tinggal sedikit lagi, sekitar 2 persen atau 2.100 jiwa lagi, Taliabu akan mencapai status Universal Health Coverage (UHC) setara dengan kabupaten/kota maju lainnya,” tambahnya.
Terkait akses energi, politisi muda ini menegaskan komitmennya melalui program Taliabu Terang. Saat ini, wilayah Utara Taliabu telah sepenuhnya teraliri listrik, sementara wilayah Selatan seperti Desa Nggoli dan Nggaki akan segera menyusul dalam waktu dekat.
Tak hanya soal fisik, tata kelola pemerintahan juga menunjukkan tren positif. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan Indeks Pencegahan Korupsi (MCSP) dari KPK yang semula hanya 25 persen, kini melonjak ke angka 45 persen di akhir 2025.
Untuk tahun 2027, Pemkab Taliabu mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Sashabila menekankan lima prioritas utama, termasuk pembangunan jalan lingkar Taliabu sepanjang 466,60 Km dan rencana pembangunan Bandara di Dufo.
Ia pun menyadari bahwa membangun Taliabu tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata, melainkan butuh kolaborasi pusat dan daerah.
“Dalam kondisi kemampuan fiskal yang terbatas, diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mensukseskan Program Strategis Nasional,” pungkasnya.(*)
Komentar