KEPULAUAN SULA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, mulai memperketat pengawasan terhadap stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi lonjakan inflasi yang kerap membayangi periode perayaan akhir tahun.
Upaya antisipasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor yang berlangsung di ruang Command Center Kantor Bupati Kepulauan Sula, Desa Pohea, Kecamatan Sanana, Kamis (18/12/2025).
Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabessy, memimpin langsung jalannya rapat yang juga dihadiri oleh Dandim 1510/Sula Letkol Inf. Zulfani, perwakilan Polres Kepulauan Sula, Badan Pusat Statistik (BPS), serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, M. Saleh Marasabessy mengungkapkan bahwa meski angka inflasi di Kepulauan Sula saat ini masih berada dalam tren yang relatif terkendali dibandingkan rata-rata nasional, pemerintah daerah tidak ingin lengah.
Menurutnya, momentum Natal dan Tahun Baru selalu diikuti dengan lonjakan permintaan bahan pangan yang berisiko memicu kenaikan harga secara signifikan.
“Setiap kenaikan harga pangan pada periode ini berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memicu keresahan. Oleh karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi,” ujar Saleh.
Melalui High Level Meeting (HLM) ini, Pemkab Kepulauan Sula berupaya memastikan dua parameter utama tetap terjaga: ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan tahun 2025 yang dipaparkan dalam rapat tersebut, stok sejumlah komoditas strategis di Kepulauan Sula saat ini dilaporkan dalam kondisi mencukupi. Komoditas tersebut meliputi, Daging ayam dan telur.
Bawang merah dan aneka jenis cabai, Minyak goreng, beras, jagung, dan gula pasir.
Meski stok tersedia, Saleh menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk tetap terjun ke lapangan.
Fokus utama ke depan adalah intensifikasi operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) untuk mencegah adanya praktik spekulasi.
Pemerintah daerah akan memperketat pemantauan harian di titik-titik krusial, seperti Pasar Rakyat Basanohi dan sejumlah area pertokoan.
Tak hanya itu, penguatan komunikasi publik terkait monitoring harga akan terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan upaya nyata dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial di daerah,” tegas Saleh.
Ia berharap seluruh pihak tetap solid dan responsif menghadapi dinamika ekonomi global maupun lokal guna memastikan transisi menuju tahun 2026 berjalan kondusif.(*)
Komentar