JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) yang telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang nikel ilegal yang merugikan negara lebih dari Rp100 miliar.
Namun PB HMI MPO mendesak Kejaksaan Agung RI (Kejagung) untuk tidak hanya berhenti pada level operator di lapangan. Jaringan besar yang mengatur skema “dokumen terbang”—penggunaan dokumen legal untuk menutupi aktivitas tambang ilegal—harus dibongkar secara menyeluruh.
“Skandal dokumen terbang tuh udah lama. Kejagung jangan cuma garap pemain bawah, berani dong naik ke atas. Termasuk kementerian dan pengusaha tambang yang jadi beking,” tegas Badi Farman, Ketua Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral PB HMI MPO.
Dalam waktu bersamaan, Fandi Gay selaku Pj Ketua Umum PB HMI MPO menegaskan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap keterlibatan jaringan pertambangan diantaranya yang sempat viral yakni “Blok Medan”.
“Kami akan lakukan pengkajian mendalam soal Blok Medan. Masalah sudah ganggu banget. Kita perlu cari tahu siapa di balik layar dan sejauh mana pengaruh mereka di dunia tambang di Indonesia. Jangan sampai selain Maluku Utara, blok Medan juga ada di Sulawesi Tenggara,” ujar Fandi.
Istilah Blok Medan mencuat usai pengakuan dalam persidangan kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Dalam sidang tersebut, disebut adanya peran pengusaha tambang asal Medan yang mengatur alur tambang ilegal di Maluku Utara. Kepala Dinas ESDM Malut juga mengungkap bahwa perusahaan dari Sumatera Utara terindikasi memakai izin palsu dan dokumen bodong dalam operasinya.
Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di DPP PDIP pada 14 Agustus 2024. Saat itu, Megawati menyampaikan peringatan keras kepada kepala daerah yang bermain mata dengan mafia tambang.
“Jangan pikir Ibu bodoh,” ucap Megawati, dengan nada sindiran tajam yang diduga mengarah pada praktik pembiaran jaringan tambang ilegal di daerah.
Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sempat dikaitkan dalam pemberitaan media karena diduga terlibat dalam proses perizinan tambang yang bersinggungan dengan jaringan yang sama. Dalam laporan eksklusif TribunPalu, disebutkan bahwa Bobby memiliki hubungan komunikasi dengan tokoh-tokoh utama dalam pengurusan izin tambang bermasalah, termasuk Lim Sien Hoe, pengusaha tambang dari Medan yang juga diduga menjadi aktor penting dalam praktik dokumen terbang di wilayah timur Indonesia.
“Pertanyaannya, siapa sebenarnya Blok Medan ini? Asosiasi tambang? Mafia? Kenapa bisa lolos terus? Kejagung harus kasih jawaban ke publik,” ucap Badi lagi.
PB HMI MPO juga menyoroti lemahnya peran Polri dalam menindak praktik pertambangan ilegal, terutama di Sulawesi Tenggara.
“Polri punya intel dan senjata hukum, tapi tambang ilegal malah kayak nggak ada yang ganggu. Ini sih udah pembiaran sistemik,” tegas Badi.
PB HMI MPO mendesak pembentukan Tim Gabungan Nasional yang melibatkan KPK, PPATK, BPKP, dan lembaga masyarakat sipil guna mengungkap praktik mafia tambang dan dokumen palsu secara sistemik.
“Kalau kasus dokumen terbang nggak diberesin, publik bisa makin hilang kepercayaan ke negara. Kami akan melakukan pendalaman masalah dan hendak membongkar habis istilah dokumen terbang dan pelaku-pelakunya. Jangan ada ampun buat mafia tambang. Dalam waktu dekat kami akan mengumumkan hasil kajian internal dan memungkinkan gerakan aksi demonstrasi!” tutup Fandi Gay.
Komentar