Mahasiswa Akan Lakukan Aksi Jilid 4 Tuntut Kejelasan dan Keadilan Kasus Suap 12 Milyar, Meski Sempat Dihadang Preman

JAKARTA – Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM INDONESIA) dan Forum Demokrasi Rakyat Jakarta (FORDJA) menggelar aksi protes di depan kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) terkait dugaan suap kasus jual beli status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) senilai 12 miliar rupiah di Kementerian Pertanian (KEMENTAN).

Namun, aksi damai ini berubah menjadi insiden kekerasan ketika sekelompok preman, yang diduga bayaran dari anggota BPK RI berinisial ‘HS’, menghadang dan menyerang para demonstran. “Kami dihadang preman, teman kami dipukul hingga pecah bibir oleh preman bayaran anggota BPK inisial ‘HS’. Tindakan premanisme ini sangat mencoreng citra demokrasi kita saat ini,” ujar Iksan, koordinator lapangan aksi tersebut, kepada media.

Aksi ini menyoroti dugaan keterlibatan anggota BPK RI berinisial ‘HS’ dalam kasus korupsi jual beli status WTP di Kementan RI. Dugaan ini pertama kali diungkap oleh Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto, yang menyatakan bahwa auditor BPK meminta uang sebesar 12 miliar rupiah agar status WTP tetap diberikan meskipun ada kejanggalan pada program Food Estate yang telah dikerjakan oleh Kementan.

Pengakuan Hermanto di persidangan mengungkap bahwa Kementan hanya mampu memberikan 5 miliar rupiah kepada auditor BPK. Uang tersebut diurus oleh Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, yang mendapatkan uang itu dari salah satu vendor proyek di Kementan. Jaksa KPK juga mengungkap bahwa nama dua pejabat BPK, yaitu Haerul Saleh dan Victor, muncul sebagai pihak yang diduga meminta dan menerima suap tersebut.

Perkembangan Kasus

1. Pemeriksaan Mantan Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian, telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus ini. KPK juga menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh SYL yang terkait dengan kasus tersebut.
2. Pengakuan Saksi di Pengadilan: Hermanto, Sekretaris Ditjen PSP Kementan, memberikan kesaksian di persidangan bahwa auditor BPK meminta uang sebesar 12 miliar rupiah dari Kementan untuk mendapatkan predikat WTP. Hermanto juga menyebut nama Haerul Saleh, Anggota IV BPK, dan Victor, auditor BPK, sebagai pihak yang meminta uang tersebut.
3. Komitmen BPK: BPK menyatakan komitmennya untuk menegakkan kode etik dan memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka menegaskan bahwa pelanggaran oleh auditor akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Aksi mahasiswa ini tidak hanya menyoroti dugaan korupsi di BPK tetapi juga mengkritik tindakan premanisme yang mencederai nilai-nilai demokrasi.

Mereka menyerukan agar KPK segera memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap anggota BPK RI yang terlibat dalam kasus suap ini.

Tuntutan Mahasiswa

1. Meminta Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI segera mengevaluasi anggota BPK RI inisial ‘HS’ yang diduga kuat terlibat suap 12 miliar rupiah terkait pemberian WTP Kementan.
2. Mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan penetapan tersangka terhadap anggota BPK RI inisial ‘HS’.
3. Mendesak DPR RI segera menggelar hak angket untuk memeriksa secara menyeluruh kasus-kasus yang terjadi di tubuh BPK RI.

Mahasiswa berjanji akan terus melakukan aksi sampai tuntutan mereka terpenuhi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berintegritas. “Senin besok kami akan melakukan aksi demonstrasi jilid 4. Kami tidak akan mundur sejengkal-pun meski mendapat intimidasi dari orang-orang tak dikenal.” Tutup iksan