Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR kini memasuki tahap yang menentukan. Komisi II DPR ditugaskan menyusun naskah akademik dan draf rancangan revisi, yang masuk dalam Prolegnas 2026.
Di tengah proses itu, Pusat Kajian Pemilu Indonesia (PUSKAPI) mengingatkan bahwa revisi tidak boleh berhenti pada urusan teknis kepemiluan. Penguatan independensi penyelenggara dan penegakan hukum pemilu harus menjadi inti perubahan.
Direktur Eksekutif PUSKAPI sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Zaenal Abidin Riam, menyebut kualitas demokrasi sangat bergantung pada kredibilitas lembaga yang menjalankan dan mengawasi pemilu.
Menurut dia, PUSKAPI memetakan empat pilar yang perlu masuk dalam revisi, yakni seleksi yang transparan dan independen, pengawasan dan akuntabilitas, netralitas aparatur negara, serta koordinasi dan penyelesaian sengketa.
Pilar pertama menyangkut proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Zaenal menilai keterbukaan dan profesionalisme seleksi menentukan apakah penyelenggara bisa bekerja tanpa tekanan kepentingan politik.
“Penyelenggara pemilu yang lahir dari seleksi tertutup akan selalu menghadapi keraguan publik. Seleksi KPU dan Bawaslu harus transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik, karena di sanalah independensi itu dimulai,” ujarnya.
Pilar kedua adalah pengawasan dan akuntabilitas. PUSKAPI mendorong ketegasan terhadap praktik politik uang dan keterbukaan dana kampanye.
Zaenal menekankan bahwa aturan yang ada akan kehilangan makna jika tidak dibarengi sanksi yang konsisten. Ia juga menyebut dana kampanye yang tertutup membuka ruang bagi kepentingan tersembunyi dalam kontestasi politik.
“Politik uang dan dana kampanye yang tidak transparan adalah dua pintu utama yang merusak integritas pemilu. Revisi UU ini harus menutup keduanya dengan aturan yang tegas dan mekanisme pengawasan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Zaenal.
Pilar ketiga menyangkut netralitas aparatur negara. Menurut Zaenal, netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri perlu dijaga sesuai ketentuan hukum.
Ia juga menyoroti pentingnya mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam kontestasi, karena praktik itu dapat menciptakan persaingan yang tidak setara antarpeserta pemilu.
Pilar keempat adalah koordinasi antarlembaga dan penyelesaian sengketa. Zaenal menilai tumpang tindih kewenangan antarlembaga selama ini kerap melemahkan penanganan pelanggaran.
“Sengketa pemilu harus diselesaikan dengan cepat, adil, dan konsisten. Tanpa koordinasi antarlembaga yang solid, penegakan hukum pemilu akan berjalan sendiri-sendiri dan keadilan elektoral sulit diwujudkan,” tegasnya.
Dorongan PUSKAPI ini muncul saat DPR mulai mempercepat pembahasan. Komisi II menargetkan revisi rampung paling lambat Maret 2027.
PUSKAPI mengingatkan agar target waktu tidak mengorbankan kualitas substansi dan partisipasi publik.
PUSKAPI berharap DPR dan pemerintah membuka ruang yang luas bagi akademisi, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil agar revisi tidak sekadar menjadi agenda elite.
Menurut dia, empat pilar yang diusulkan PUSKAPI dapat menjadi tolok ukur sederhana bagi publik untuk menilai arah revisi.
Ia menegaskan bahwa pemilu yang dipercaya hanya bisa lahir dari penyelenggara yang independen dan penegakan hukum yang adil.








Komentar