Publiknesia.com – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sashabila Mus dan La Ode Yasir memaparkan sejumlah langkah konkret untuk menertibkan birokrasi di Pulau Taliabu dalam debat kedua yang digelar oleh KPU Taliabu. Rabu (13/11/2024)
Pasangan ini menekankan bahwa reformasi birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menurut Sashabila, perbaikan birokrasi harus dimulai dengan memastikan OPD memahami tugas dan fungsi mereka.
“Banyak OPD yang belum paham bagaimana menjalankan fungsi mereka, sehingga sering kali muncul keluhan dari masyarakat,” ujarnya pada sesi debat
Dalam pandangannya, reformasi yang ditawarkan bukan hanya soal sistem, melainkan juga kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat selama lima tahun ke depan. Langkah ini dianggap krusial untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan menghadirkan kepastian hukum di tingkat masyarakat.
Lebih lanjut, Sasha menyoroti perlunya meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di Taliabu yang saat ini hanya mencapai 26,20%, kategori yang sangat rendah.
Sebab menurutnya, angka ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang ada saat ini.
Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk menjadikan Taliabu sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan bekerja sama dengan instansi penegak hukum, seperti KPK, BPK, dan BPKP.
Dirinya menilai, sinergi antarlembaga tersebut dapat memperkuat integritas pemerintahan Taliabu sehingga akuntabilitas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tidak sampai disitu, Sasha mengungkapkan rencana untuk melibatkan masyarakat dalam sistem pelaporan yang aman, di mana warga dapat melaporkan dugaan korupsi tanpa takut intimidasi.
Dirinya meyakini bahwa dukungan dari masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan adalah kunci utama untuk menekan korupsi di Taliabu.
Sebagai bagian dari komitmen mereka, pasangan Sasha-Yasir juga berencana menggelar kampanye anti-korupsi dan pendidikan integritas yang menyasar aparatur desa.
“Edukasi publik ini sangat diperlukan karena penyalahgunaan anggaran di tingkat desa sering kali menjadi akar masalah korupsi yang merugikan masyarakat,” tandasnya.(Redaksi)
Komentar