MADIUN, Publiknesia.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, melakukan kunjungan studi ke Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan tersebut untuk mempelajari penerapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah.
Rombongan Pemkab Pulau Taliabu dipimpin Bupati Sashabila Widya L Mus, didampingi Sekretaris Daerah Dr. Yosar Kardiat, S.STP., MM, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Rombongan diterima jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun di Ruang Pertemuan IT Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Sashabila mengatakan studi tersebut tidak sekadar melihat hasil penerapan KPBU di Madiun, tetapi juga mempelajari tahapan, mekanisme, tantangan hingga pembagian risiko dalam pelaksanaannya.
“Yang kami pelajari bukan hanya keberhasilannya, tetapi juga prosesnya, termasuk tantangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami ingin menyesuaikan pembelajaran tersebut dengan karakteristik dan kemampuan Kabupaten Pulau Taliabu,” ujarnya.
Pemkab Madiun kemudian memaparkan pengalaman penerapan KPBU PJU dengan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintenance and Transfer (DBFOMT). Skema tersebut mencakup pembangunan, pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas penerangan hingga penyerahan aset kepada pemerintah sesuai masa kerja sama.
Dari studi tersebut, Pemkab Taliabu menilai keberhasilan KPBU membutuhkan perencanaan matang, kelembagaan yang kuat, pembagian risiko yang jelas serta komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Sekda Pulau Taliabu Dr. Yosar Kardiat menegaskan, pembelajaran dari Kabupaten Madiun akan menjadi bahan dalam mengkaji kemungkinan penerapan skema KPBU PJU di Taliabu.
“KPBU harus dikaji secara menyeluruh, mulai dari aspek kelembagaan, regulasi, teknis, kemampuan fiskal, pembagian risiko hingga keberlanjutan program,” jelasnya.
Pemkab Taliabu juga menekankan bahwa penerangan jalan bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bagian dari pelayanan publik yang berkaitan dengan mobilitas, keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hasil kunjungan selanjutnya akan menjadi bahan kajian Pemkab Pulau Taliabu untuk melihat kelayakan penerapan KPBU PJU, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, risiko jangka panjang, transparansi serta kepentingan masyarakat.
Pemkab Taliabu berharap pengalaman Kabupaten Madiun dapat menjadi referensi dalam menyiapkan alternatif pembiayaan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik daerah.
“Belajar dari pengalaman daerah lain, menyesuaikannya dengan kondisi Taliabu, dan memastikan setiap kebijakan bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)
Komentar