KEPULAUAN SULA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Kepulauan Sula dikabarkan melakukan pemanggilan terhadap 29 kepala sekolah SMP untuk melakukan validasi data honorer yang mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun 2024.
Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data honorer dan menginvestigasi dugaan adanya intervensi politik dalam proses pendataan honorer pasca Pilkada 2024.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemanggilan ini tidak hanya terbatas pada verifikasi data, tetapi juga untuk menelusuri kemungkinan adanya pengaruh politik dalam pendataan honorer. Berlangsung di kantor BKSDM di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara. Minggu (27/07/2025).
“Beberapa tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK tahap I dan II tahun 2024 diduga mengalami perubahan atau permasalahan data karena pilihan politik tertentu,” ujar informan yang tidak ingin dipublikasikan
Pemanggilan berlangsung di kantor BKSDM di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, pada Minggu (27/07/2025).
Diketahui, dari 29 kepala sekolah yang dipanggil, hanya sebagian yang hadir. Sebagian besar kepala sekolah yang hadir berasal dari wilayah Mangoli, termasuk Mangoli Selatan, Mangoli Tengah, dan Mangoli Utara Timur, serta beberapa dari Kecamatan Sanana.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala BKSDM Kabupaten Sula, Fadila Waridin, belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil pertemuan dan langkah lanjutan dari proses validasi data honorer ini.(*)
Komentar