TALIABU – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, memenuhi undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebagai dosen tamu dalam kuliah umum yang berlangsung di Ruang Balai Sidang Djokosoetono, Kampus UI Depok, Rabu (15/4/2026).
Dalam kuliah tersebut, Sashabila membahas praktik kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis inovasi.
Ia menegaskan bahwa transformasi birokrasi di wilayah kepulauan seperti Taliabu tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan data yang akurat serta kemauan politik (political willingness) yang kuat dari pemimpin.
Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
“Selama ini kendala utama pembangunan bukan hanya pada keterbatasan anggaran, tetapi juga ketimpangan akses informasi dan rendahnya kepercayaan diri masyarakat,” ujar Sashabila.
Ia menjelaskan, ketimpangan akses informasi menjadi akar berbagai hambatan pembangunan, sehingga diperlukan langkah berani untuk mengubah standar kepemimpinan di daerah.
Dari sisi teknis pemerintahan, Sashabila mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat, ia fokus membenahi tata kelola keuangan melalui pemutakhiran data.
Menurutnya, data yang akurat merupakan instrumen penting agar program strategis nasional, seperti bantuan infrastruktur dan kesehatan, dapat tepat sasaran.
“Tanpa verifikasi data yang kuat, daerah akan sulit meyakinkan kementerian teknis untuk mengucurkan anggaran, termasuk untuk pembangunan jalan lingkar Taliabu yang membutuhkan dana hingga triliunan rupiah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh political willingness, mengingat setiap kebijakan daerah kerap bersinggungan dengan kepentingan politik.
“Saya ingin memastikan masyarakat memiliki akses informasi yang transparan. Seluruh anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Sashabila menegaskan bahwa warisan terbesar yang ingin ditinggalkannya bukanlah pembangunan fisik semata, melainkan sistem birokrasi yang mandiri dan berdaya saing.
“Saya tidak ingin hanya membangun bangunan megah, tetapi membangun prinsip, akses, dan kesempatan bagi anak-anak asli Taliabu,” tegasnya.
Menutup kuliah umum tersebut, ia mengajak akademisi dan mahasiswa untuk melihat pembangunan tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga realitas sosial di lapangan.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan Universitas Indonesia terus diperkuat, agar kebijakan yang lahir tidak hanya tepat secara teori, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal dan terluar,” pungkasnya.(*)
Bupati Sashabila Mus Paparkan Strategi Reformasi Birokrasi Taliabu di UI
Komentar