Kabupaten Pulau Taliabu didorong untuk menyusun kebijakan kependudukan yang lebih cermat seiring daerah memasuki fase krusial pembangunan demografi.
Hal ini diangkat dalam Forum strategis mengenai Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati, Kota Bobong
Acara yang diinisiasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), menunjukan bahwa Taliabu tengah menghadapi tantangan yang kompleks.
Para ahli kependudukan menyoroti pergeseran lanskap demografi di Taliabu, ditandai dengan penurunan jumlah anak, dominasi kelompok usia produktif, meningkatnya populasi lansia, dan catatan rendahnya penggunaan kontrasepsi modern.
Dinamika ini menempatkan Pulau Taliabu di ambang peluang bonus demografi, namun sekaligus menuntut pengelolaan yang terarah.
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, merespons hal tersebut dengan menyatakan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi usia produktif melalui kebijakan berbasis data.
“Dominasi penduduk usia produktif adalah modal emas yang harus kita jaga dan asah. Pemerintah akan menguatkan kolaborasi ilmiah untuk menyusun Grand Design Kependudukan yang terukur, memastikan tidak ada satu pun anak Taliabu yang tertinggal dalam mengakses pendidikan dan kesehatan terbaik,” ujar Bupati Sashabila
Lebih lanjut, forum tersebut menekankan bahwa kunci keberhasilan bonus demografi di Taliabu terletak pada penguatan kualitas tenaga kerja muda, peningkatan kompetensi penduduk usia produktif, serta upaya menutup kesenjangan pendidikan dan kesehatan dasar yang masih ditemukan.
Kegiatan diakhiri dengan kunjungan lapangan ke Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) Merdeka untuk meninjau langsung layanan pengasuhan anak usia dini.(*)
Komentar