JAKARTA – Sektor pertanian dikabarkan mengalami penurunan produksi meskipun anggaran ketahanan pangan terus meningkat. Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov, mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, anggaran ketahanan pangan telah melebihi Rp 100 triliun.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, alokasi anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 88,8 triliun, dan pada 2024 meningkat menjadi Rp 114,3 triliun. Anggaran tersebut mencakup belanja pemerintah pusat serta transfer belanja ke daerah.
“Anggaran ketahanan pangan yang nilainya sangat besar sekali. Di dua tahun terakhir ini misalnya anggaran ketahanan pangan sudah tembus di atas Rp 100 triliun. Tahun ini dianggarkan Rp 114,3 triliun. Kenapa anggaran yang besar sudah dialokasikan output-nya terhadap sektor pertanian belum juga mampu kita lihat bersama-sama,” ujar Abra dalam sebuah acara bertajuk ‘Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan: Pekerjaan Rumah Pemerintah Prabowo-Gibran’, yang disiarkan melalui Zoom pada hari Minggu, 22 September 2024.
Abra menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi, bendungan, serta peningkatan dukungan melalui transfer ke daerah. Namun, meskipun anggaran untuk subsidi pupuk terus meningkat, hal itu belum mampu mengangkat produktivitas sektor pertanian.
“Jadi, memang banyak sekali kalau secara infrastruktur fisik pembangunan yang sudah dibangun oleh pemerintah baik itu irigasi, bendungan, kemudian juga bahkan anggaran untuk subsidi pupuk juga alokasinya terus meningkat tetapi tadi lagi-lagi belum mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia,” tambahnya.
Abra juga menekankan bahwa produktivitas yang belum meningkat ini disebabkan oleh dampak El Nino. Akibat fenomena tersebut, luas lahan tanaman padi di Indonesia mengalami penurunan hingga 30,8%, setara dengan 4,2 juta hektare, yang pada akhirnya membuat pemerintah terpaksa meningkatkan volume impor beras.
“Ketika terjadi periode El Nino secara rata-rata luas lahan tanaman padi kita memang mengalami penurunan. Secara total bahkan turun 30,8% atau sebesar 4,2 juta hektare yang pada gilirannya juga mengurangi jumlah produksi padi kita di periode 2 tahun terakhir ini,” jelasnya.
Penurunan produksi padi tersebut menyebabkan terjadinya inflasi pangan di 25 provinsi. Meskipun secara keseluruhan tren inflasi menurun, Abra menilai bahwa inflasi pangan masih tergolong tinggi. Menurutnya, masalah inflasi pangan harus diatasi karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat, dan pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengendalikan situasi tersebut.
“Meskipun inflasi Indonesia secara umum mengalami tren penurunan, tetapi untuk konteks volatile food justru masih sangat tinggi di 2 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat sebaran per provinsi masih terdapat 25 provinsi yang mengalami inflasi pangan. Jadi, ini memang tidak bisa dianggap sepele persoalan inflasi pangan meskipun inflasi umumnya mengalami penurunan pemerintah juga harus terus mengendalikan tingkat inflasi untuk komunitas pangan,” pungkasnya.
Komentar