Antalya – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Antalya Leaders Summit, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Turki.
Dalam forum tersebut, Hashim menyoroti ancaman El Niño berkepanjangan yang meningkatkan risiko kekeringan dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
Hashim mengatakan pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap ancaman karhutla karena dampaknya dapat meluas hingga ke negara-negara tetangga akibat kabut asap lintas batas.
“Kondisi El Niño yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga,” kata Hashim dalam pidatonya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan, restorasi, dan penegakan hukum untuk menangani persoalan karhutla. Kerja sama dengan mitra regional juga terus dilakukan guna mengatasi dampak kabut asap yang melintasi batas negara.
Dalam paparannya, Hashim mengungkapkan bahwa lebih dari 25 ribu anggota masyarakat lokal telah dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.
Selain itu, pemerintah meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel.
“Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional,” ujarnya.
Hashim juga menyampaikan bahwa pemerintah berinvestasi dalam upaya konservasi untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia. Perlindungan tersebut mencakup satwa yang terancam punah, seperti orangutan, gajah, dan harimau Sumatera.
Selain upaya konservasi, pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan gambut dan mangrove.
“Pemerintah baru-baru ini juga membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden,” katanya.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari penyampaian langkah Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan ekosistem.








Komentar