KEPULAUAN SULA – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kepulauan Sula kembali melayangkan teguran keras kepada Kepala Bagian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Fadila Waridin.
Peringatan ini terkait penundaan pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 yang tak kunjung selesai.
Penundaan ini bahkan berujung pada pemblokiran SIASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 17 Juli 2025.
Ketua Umum PC IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, menegaskan bahwa lembaganya terus mengawasi setiap perkembangan terkait PPPK.
Berdasarkan hasil investigasi tim di lapangan, IMM menemukan adanya dugaan intervensi politik dari anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sula dalam proses seleksi.
“Kami juga mendapat laporan dari media dan peserta seleksi bahwa BKPSDM beberapa hari lalu memanggil 29 Kepala Sekolah SMP untuk validasi data honorer yang mengikuti tes PPPK.
Pemanggilan ini bertujuan memastikan keakuratan data dan menginvestigasi dugaan intervensi politik dalam pendataan honorer pasca Pilkada 2024,” ujar Prabowo, Jumat (1/8/2025).
Menurut Prabowo, tindakan BKPSDM ini merupakan bentuk kelalaian dan kecerobohan dalam tata kelola administrasi. Seharusnya, validasi data sudah dilakukan oleh panitia seleksi daerah (Panselda) sejak awal proses seleksi administrasi.
“BKPSDM jangan main-main dengan masalah ini. Masyarakat sudah dirugikan secara finansial akibat kecerobohan pemerintah daerah saat membuka seleksi guru honorer dan guru kontrak di tahun 2024, di tengah kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Prabowo juga membandingkan masalah PPPK Tahap I dengan seleksi perekrutan honorer daerah tahun 2024 oleh Dinas Pendidikan, di mana pengumuman yang ditunggu-tunggu selama sembilan bulan akhirnya lenyap tanpa kejelasan.
“Kepada Ibu Bupati, tolong perintahkan Kepala Dinas BKPSDM untuk segera menyelesaikan masalah ini dan mengumumkan hasil seleksi PPPK Tahap I secepatnya,” tambah Prabowo.
Ia mengingatkan bahwa IMM Kepulauan Sula akan menggelar konsolidasi akbar dan aksi unjuk rasa jika dalam waktu dekat tidak ada pengumuman dan peringatan ini tidak ditindaklanjuti oleh BKPSDM.(*)
Komentar