KEPULAUN SULA – Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula, Nusri Umalekhoa, naik pitam. Ia melayangkan kecaman keras terkait dugaan pencatutan nama partainya dalam kisruh penarikan bantuan alat tangkap nelayan di Desa Waiboga.
Nusri menegaskan bahwa Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dalam polemik tersebut.
Ia menilai ada pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja menyeret nama partai demi kepentingan politik praktis.
“Kami mengecam keras! Jangan bawa-bawa nama Demokrat dalam persoalan yang tidak ada kaitannya dengan struktur maupun kebijakan kami,” ujar Nusri. Rabu (25/2/2026).
Menurut Nusri, bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut murni hak rakyat yang bersumber dari anggaran negara.
Ia menyayangkan jika bantuan tersebut justru dipolitisasi untuk menyudutkan pihak tertentu.
Ia mengingatkan bahwa sangat tidak etis mengaitkan bantuan pemerintah dengan afiliasi politik mana pun.
“Bantuan masyarakat itu bentuk kehadiran negara, bukan milik partai politik. Rakyat butuh peningkatan taraf hidup, jangan dijadikan objek konflik politik,” cetusnya.
Tak main-main, Nusri memberikan peringatan terakhir atau warning keras. Jika pencatutan nama Partai Demokrat masih berlanjut, pihaknya siap menempuh jalur hukum demi menjaga marwah organisasi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika masih ada yang mencatut nama Demokrat tanpa dasar jelas, kami akan laporkan ke pihak berwajib. Kami siap tempuh jalur hukum untuk memberi efek jera,” tegas Nusri.
Ia menutup pernyataannya dengan meminta semua pihak berhenti menciptakan narasi politik yang merugikan partainya dalam polemik di Desa Waiboga tersebut.(*)
Komentar