Pembebasan Lahan Bandara Dufo Dikebut, Pemkab Taliabu Target Rampung Tahun Ini

TALIABU – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Tim Pembebasan Lahan Bandara Dufo menargetkan proses pembebasan lahan bandara dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Proyek pembangunan Bandara Dufo disebut menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan SAYA Taliabu pada periode pertama kepemimpinan saat ini.(20/05/2026)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pulau Taliabu, Kamirudin, yang juga tergabung dalam tim pembebasan lahan Bandara Dufo, mengatakan proses tersebut saat ini terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

“Kami upayakan tahun ini pembebasan lahan Bandara Dufo bisa tuntas. Dalam prosesnya ada beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan hasil,” ujar Kamirudin kepada Haliyora.id, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, percepatan pembebasan lahan dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi udara di Pulau Taliabu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pulau Taliabu, Martono, menyebut proses pembebasan lahan saat ini tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait mekanisme eksekusi lahan.

“Beberapa waktu lalu kami sudah bertemu dengan Gubernur, dan Alhamdulillah Ibu Gubernur sangat merespons positif. Saat ini kami tinggal menunggu balasan terkait apakah kewenangan eksekusi diserahkan kepada pemerintah daerah atau dilakukan langsung oleh gubernur,” kata Martono.

Ia menjelaskan, kawasan rencana pembangunan Bandara Dufo memiliki total Areal Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (AKKOP) seluas 110 hektare, terdiri dari 83 hektare sisi udara dan 27 hektare sisi darat.

“Sedangkan total lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur bandara kurang lebih seluas 78 hektare,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pulau Taliabu, Syarif Suamole, memastikan anggaran pembebasan lahan telah disiapkan dalam APBD Perubahan 2026.

“Untuk nilai anggarannya saya belum mengetahui secara pasti, tetapi yang jelas sudah dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun ini. Jika nantinya belum mencukupi, maka akan kembali dianggarkan pada APBD Induk 2027,” ujar Syarif.(*)