KEPULAUAN SULA – Provinsi Maluku Utara (Malut) bertekad mengubah praktik perdagangan kelapa yang selama ini hanya dikirim dalam bentuk mentah.
Sebagai produsen kelapa terbesar keempat di Indonesia, Malut kini fokus pada program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas, demi mengangkat kesejahteraan petani.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan, saat ini produk kelapa di daerahnya telah mencapai 6 juta butir per hari atau sekitar 1,8 miliar butir per tahun.
Angka ini berpotensi naik hingga 3 miliar butir per tahun apabila dilakukan peningkatan produktivitas dan peremajaan pohon secara masif.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Hilirisasi Kelapa dan Reforma Agraria di Hotel Muara, Kamis (27/11/25).
“Selama ini, kelapa hanya dipanen dan dikirim mentah, sehingga nilai tambah justru mengalir keluar Maluku Utara. Sementara, petani di desa tetap berada pada posisi tawar yang lemah. Ini yang harus kita ubah, mulai hari ini,” ujar Sherly
Dalam mendukung program hilirisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) melalui Asisten I Setda, Sutomo Teapon, S.STP, menyambut baik program tersebut sebagai inisiatif nasional.
Ia menjelaskan, Kepsul sendiri merupakan wilayah dengan potensi perkebunan kelapa dan cengkeh yang besar.
Lanjut ia menambahkan, bahwa Pemkab Sula bersama PT Halmahera Agro Lestari Perkasa baru saja merampungkan survei komoditas dan penyusunan konsep hilirisasi sektor perkebunan, khususnya kelapa dan cengkeh.
“Kami mendorong survei lapangan dan dialog intensif dengan para petani di Pulau Sulabesi dan Mangoli. Kehadiran investor harus dipastikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi daerah,” papar Sutomo.
Untuk memastikan manfaat hilirisasi diterima petani, Pemkab Sula menekankan pentingnya peran instansi teknis.
Sebelum implementasi berjalan, instansi teknis wajib melakukan penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP).
NTP mengukur kemampuan petani dari hasil produksi yang dijual dibandingkan dengan kebutuhan mereka, baik kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga
” Langkah penghitungan NTP ini dianggap krusial agar program hilirisasi tidak hanya menguntungkan sektor industri, tetapi secara konkret mampu mengangkat kesejahteraan para petani kelapa di Sula, ” tutupnya.(*)
Komentar