SANANA, Publiknesia.com, – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula terus berupaya menekan laju inflasi daerah, terutama yang dipicu oleh fluktuasi harga pangan.
Fokus ini ditegaskan dalam rapat koordinasi daring Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Command Center Kantor Bupati dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula, H. M. Saleh Marasabessy. Senin, (23/06/2025)
Turut serta pula sejumlah pejabat dari unsur Forkopimda, seperti perwakilan Kejaksaan Negeri, Polres, dan Dandim 1510 Sula. Dari unsur Pemda, hadir Asisten II Setda, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah pimpinan OPD yang tergabung dalam TPID Sula.
Wabup H. M. Saleh menekankan pentingnya kesiapan pangan sebagai salah satu kunci utama menekan inflasi.
Ia menyebut, inflasi yang disebabkan oleh naik turunnya harga pangan harus diantisipasi melalui pola konsumsi yang bijak dan sistem distribusi yang efektif.
“Rapat daring hari ini bersama Kemendagri, Gubernur, serta para bupati dan wali kota se-Indonesia menyoroti sektor pangan sebagai indikator utama pengendalian inflasi. Jika stok tersedia dan harga terjaga, inflasi bisa kita kendalikan,” ujar Saleh Marasabessy.
Ia juga menyoroti tantangan geografis yang dihadapi Kepulauan Sula, mengingat lokasinya yang jauh dari pusat distribusi di provinsi. Kondisi ini membuat ketahanan pangan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian ekstra.
“Bagi daerah kepulauan seperti Sula, ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga adalah kunci. Kami akan terus berkoordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tercukupi,” tegasnya.
Senada dengan itu, kepala Dinas Komunikasi dan Digital Kabupaten Kepulauan Sula, Barkah Soamole, membenarkan bahwa rapat ini merupakan bagian dari agenda nasional yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi langkah-langkah pengendalian inflasi daerah.
” Melalui TPID, Pemda Sula menargetkan terciptanya sinergi antara data BPS, pemantauan harga pasar, serta kebijakan distribusi dan subsidi agar gejolak harga bisa diminimalkan, terutama menjelang hari besar keagamaan dan musim paceklik,” tandasnya.(Byu)
Komentar