TALIABU – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD setempat untuk membahas progres pembangunan serta berbagai persoalan strategis daerah.(06/04/2026)
Rapat yang berlangsung di ruang DPRD tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati La Ode Yasir, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Hayatuddin Fataruba, para asisten, staf ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, Pj Sekda Hayatuddin Fataruba menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penguatan sumber daya manusia dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Terkait penyerapan tenaga kerja, ia menjelaskan bahwa kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Taliabu ditetapkan sebesar 30 persen. Menurutnya, angka tersebut juga dialami oleh ratusan daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan anggaran dan kebutuhan pegawai.
Di sektor infrastruktur, pemerintah telah menyusun rencana strategis untuk tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup pemeliharaan dan peningkatan jalan dari Bogom hingga Dupo dan Dup Kong, serta pembukaan badan jalan baru dari wilayah selatan Taliabu menuju Loseng, Tabona, hingga Sofan guna membuka akses daerah terisolasi.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian sejumlah proyek penting, seperti Jembatan Pengahu, pembangunan musala Kejaksaan Tinggi, serta sistem drainase di sekitar rumah sakit.
Untuk pekerjaan melalui skema Penunjukan Langsung (PL), pelaksanaannya dilaporkan telah berjalan sejak Januari.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah mengakui masih terjadi ketimpangan distribusi guru. Sejumlah sekolah mengalami kelebihan tenaga pengajar, sementara sekolah lainnya kekurangan guru.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan akan melakukan pemetaan ulang untuk memastikan distribusi guru lebih merata dan proporsional.
Secara teknis, satu sekolah dasar minimal membutuhkan 10 guru, terdiri dari enam guru kelas, satu kepala sekolah, serta guru mata pelajaran seperti Agama dan Olahraga.
Sementara di tingkat SMP, kebutuhan guru disesuaikan dengan beban mata pelajaran.
Terkait aksi walk-out yang dilakukan Fraksi PKD dalam RDP, Hayatuddin menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika politik yang harus dihormati.
Ia juga menegaskan bahwa ketidakhadiran Bupati dalam rapat tersebut telah melalui pendelegasian resmi kepada Wakil Bupati dan pimpinan OPD terkait.
“RDP ini merupakan forum diskusi untuk mencari solusi bersama demi kemajuan daerah, bukan sidang paripurna yang mensyaratkan kuorum. Kehadiran pimpinan OPD sudah representatif karena mereka memegang kendali teknis di lapangan,” tutup Hayatuddin.(*)
Pemda Taliabu Hadiri RDP DPRD, Soroti Kuota P3K, Infrastruktur, dan Pemerataan Guru
Komentar