Sekda Taliabu Tanggapi Walk-out Fraksi PKD, Sebut Kehadiran OPD di RDP Sudah Cukup Mewakili

TALIABU – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Taliabu, Hayatuddin Fataruba, memberikan tanggapan terkait aksi walk-out yang dilakukan Fraksi PKD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang perkembangan daerah.

Hayatuddin menjelaskan, meski Bupati tidak hadir secara langsung, jalannya rapat tetap sah karena sudah diwakili oleh pejabat yang berkompeten.

Ia menyebut Bupati telah memberikan mandat kepada Wakil Bupati La Ode Yasir, Sekda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti RDP.

Menurutnya, kehadiran OPD justru sangat penting karena mereka yang paling memahami hal teknis di lapangan, termasuk program dan pengelolaan anggaran.

“Kepala dinas adalah pihak yang paling menguasai teknis, program, dan anggaran. Jadi, kehadiran mereka sudah cukup mewakili untuk menjawab pertanyaan dewan,” ujar Hayatuddin.

Terkait aksi walk-out, ia menilai hal tersebut merupakan hak politik anggota dewan yang tetap dihormati oleh pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa RDP berbeda dengan sidang paripurna.

“RDP adalah forum diskusi untuk mencari solusi, bukan forum pengambilan keputusan, sehingga tidak bergantung pada kuorum,” jelasnya.

Dalam RDP tersebut, juga dibahas sejumlah program strategis daerah. 2027 itu Pemerintah Pusat minta belanja Aparatur itu sudah harus 30%. Sekarang ini belanja Aparatur ada di posisi 52%.

Di bidang infrastruktur, Pemda Taliabu menyiapkan rencana pembangunan tahun 2026. Fokusnya meliputi perbaikan jalan Bogom–Dupo–Dup Kong serta pembukaan akses jalan menuju Loseng di wilayah Tabona–Sofan.

Selain itu, proyek seperti pembangunan Jembatan Pengahu dan saluran air di sekitar rumah sakit tetap menjadi prioritas.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga akan melakukan penataan ulang distribusi guru. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketimpangan jumlah tenaga pengajar di setiap sekolah.

“Distribusi guru ini sangat penting. Meski jumlah siswa sedikit, satu sekolah tetap membutuhkan minimal sepuluh guru agar proses belajar berjalan sesuai standar. Ini yang sedang kami benahi,” tutup Hayatuddin.(*)