TALIABU – Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir menghadiri secara langsung memimpin rombongan dalam rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dikemas dalam Forum Kepala Daerah se-Provinsi Malut bersama Gubernur Malut di Hotel Bela Ternate
Dalam pertemuan strategis tersebut, Wakil Bupati yang didampingi oleh Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, dan Kadis Pertanian membawa sejumlah agenda krusial untuk diusulkan kepada pihak Provinsi.
“Sektor infrastruktur menjadi salah satu sorotan utama, di mana Pemkab Taliabu mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan status ruas jalan Kawalo-Waikoka yang menjadi urat nadi mobilitas warga,” ujar Kadis Kesehatan, Kuraisia
Selain masalah akses darat, konektivitas laut juga menjadi fokus perhatian. Pemkab Taliabu mengusulkan adanya penambahan pelayaran kapal laut rute Ternate-Taliabu untuk memudahkan transportasi antar pulau.
“Lebih spesifik di bidang kesehatan, usulan pengadaan ambulans laut turut disampaikan guna menjamin kecepatan penanganan medis bagi masyarakat di wilayah pesisir,” jelasnya
Terkait jaminan sosial dan kesehatan, Wakil Bupati juga memperjuangkan penambahan kuota BPJS Provinsi sebanyak 1.000 peserta untuk warga Taliabu.
Upaya ini dibarengi dengan pengusulan biaya operasional Rumah Sakit PHTC RSUD Bobong kepada Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi, serta permintaan pembinaan dan penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk penanganan malaria di Taliabu
Sejalan dengan agenda tersebut, Wakil Bupati bersama Kepala Dinas Kesehatan juga telah menuntaskan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja PBPU BP Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan sinkronisasi data dan layanan kesehatan bagi masyarakat Taliabu agar tetap berjalan maksimal.
Tak hanya fokus pada kesehatan dan jalan, sektor ekonomi rakyat turut mendapat perhatian dalam usulan tersebut.
Pemkab Taliabu meminta pendampingan pengembangan sentra pangan dari Dinas Pertanian Provinsi serta pelatihan manajemen usaha dan pemberdayaan UMKM dari Dinas UMKM Provinsi.
“Kami berharap serangkai usulan ini segera mendapat lampu hijau dari Pemerintah Provinsi demi kesejahteraan masyarakat di bumi Hemungsia Sia Dufu,” harapnya.(*)
Komentar