YBH Kapita Sula Gerak Cepat Dampingi Klien, Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

KEPULAUN SULA – Gerak cepat ditunjukkan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Kapita Sula dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien yang tengah menghadapi persoalan serius.(22/04/2026)

Di tengah dinamika penegakan hukum yang kerap menjadi sorotan publik, kehadiran YBH Kapita dinilai menjadi harapan bagi masyarakat yang membutuhkan pembelaan secara profesional dan berintegritas.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansial guna memastikan setiap hak klien terlindungi secara utuh.

Tim hukum YBH Kapita tampak aktif mengawal proses perkara, mulai dari tahap awal hingga perkembangan terbaru, dengan pendekatan tegas namun tetap menjunjung tinggi nilai keadilan.

Ketua YBH Kapita Sula, Fadli Wambes, SH, menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan hukum maksimal kepada klien yang tengah berproses secara hukum.

“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai respons atas berbagai dinamika yang berkembang, sekaligus meneguhkan posisi YBH Kapita sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan,” ujar Fadli, Selasa (21/4/2026).

Fadli yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate menekankan bahwa pendampingan yang dilakukan bukan sekadar kewajiban formal, melainkan tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan hak klien terlindungi tanpa kompromi.
Ia menambahkan, timnya akan terus bekerja secara terukur, hati-hati, serta berlandaskan fakta hukum yang ada.

“Fokus kami jelas, yaitu memastikan klien mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan di setiap tahapan proses, sembari mengingatkan semua pihak agar menghormati asas praduga tak bersalah serta tidak menggiring opini yang dapat merugikan pihak tertentu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa YBH Kapita Sula tidak hanya hadir sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip keadilan. Dengan pendekatan profesional dan berintegritas, pihaknya berkomitmen mengawal setiap perkara hingga tuntas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap akses bantuan hukum di daerah.(*)