SANANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak guna mencari klarifikasi atas insiden kematian seorang ibu usai melahirkan yang berujung pada laporan polisi dari kedua belah pihak. Selasa (16/9/2025)
Dalam rapat tersebut, Komisi III menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Suryati Abdullah dan Direktur RSUD Sanana Aulia Ngofangare.
Pertemuan ini mengungkap akar masalah yang tak hanya seputar dugaan kelalaian medis, tetapi juga buruknya sistem pelayanan dan komunikasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Sekretaris Komisi III DPRD Sula, Moh. Azwan Soamole, mengungkapkan bahwa pihak rumah sakit mengklaim telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, ia tak menampik adanya celah komunikasi yang menjadi pemicu konflik.
“Dari keterangan yang disampaikan Direktur RS, semua tindakan medis sudah sesuai SOP. Tetapi, mungkin di lapangan, ada tenaga kesehatan yang tidak memberikan informasi secara utuh kepada pihak keluarga,” ujar Azwan.
Ia menjelaskan, miskomunikasi antara petugas kesehatan dan keluarga pasien menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan yang berujung pada ketegangan.
Situasi ini diakui oleh Direktur RSUD, yang menyetujui perlunya mediasi yang melibatkan kepolisian untuk menjembatani pemahaman antara kedua pihak.
Dugaan kelalaian medis yang paling disoroti keluarga korban berkaitan dengan kebutuhan transfusi darah. Pasien yang melahirkan sekitar pukul 03.00 WIT dan meninggal empat jam kemudian dikabarkan mengalami kesulitan mendapatkan akses darah yang cepat.
Menurut keterangan keluarga, meski tersedia empat kantong darah di laboratorium, pihak rumah sakit tidak langsung memberikannya.
Prosedur yang dianggap menghambat, yakni keharusan keluarga mencari pendonor pengganti terlebih dahulu, dinilai mempersulit kondisi kritis pasien.
“Keluarga merasa prosedur itu menghambat. Mereka mempertanyakan mengapa darah tidak langsung diberikan saat kondisi pasien kritis dan baru diberikan sesaat sebelum pasien meninggal dunia,” jelas Azwan
Ia menyoroti penanganan yang dianggap tidak tanggap. Banyak keluhan masyarakat, bahkan dari anggota dewan sendiri, yang menilai pelayanan rumah sakit ini tidak maksimal.
Azwan mendesak manajemen RSUD untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem pelayanan, termasuk pembinaan kepada tenaga kesehatan agar lebih humanis dan komunikatif.
“Kepercayaan masyarakat terhadap RSUD sudah mulai menurun. Jika hal ini terus terjadi, warga akan lebih memilih berobat ke luar daerah,” tegasnya.
Melalui Komisi III DPRD Sula, Azwan berharap mediasi dapat segera dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, demi perbaikan pelayanan kesehatan di masa mendatang.(*)
Komentar