JAKARTA – Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) telah memasuki tahap sepuluh besar, Pansel KPK telah menyerahkan sepuluh nama Capim KPK. Secara terbuka Demokrasiana Institute mengkritik proses seleksi Capim KPK yang kini memasuki tahap sepuluh besar, Direktur Eksekutif Demokrasiana Institute yang juga Pengamat Kebijakan Publik, Zaenal Abidin Riam, menegaskan kepentingan Jokowi masih terlihat dalam daftar nama Capim KPK.
“Jika dicermati, Jokowi memiliki kepentingan terhadap nama-nama yang masuk sepuluh besar Capim KPK, figur tertentu bahkan diidentifikasi memiliki kedekatan bahkan diendorse oleh Jokowi melalui orangnya, kepentingan tersebut semakin terasa dengan upaya Jokowi memaksakan penetapan pimpinan KPK terpilih di masa kekuasaannya, padahal bila mengacu pada regulasi penetapan tersebut bisa dilakukan oleh presiden periode berikutnya,” tegas Zaenal Abidin Riam di Jakarta, Senin (7/10).
Demokrasiana Institute menduga manuver Jokowi dalam penentuan Capim KPK terkait dengan upaya mengamankan kepentingannya pasca lengser dari kursi Presiden.
“Jokowi nampak berusaha mengamankan kepentingannya pasca tidak lagi berkuasa, khususnya dari urusan hukum, dan itu membutuhkan orang yang ia bisa kendalikan dalam tubuh pimpinan KPK,” lanjut Zaenal Abidin Riam.
Lebih lanjut Demokrasiana Institute juga menyoroti komposisi Capim KPK yang didominasi unsur penegak hukum, situasi ini dinilai rawan menyebabkan konflik kepentingan.
“Semestinya KPK dipimpin unsur masyarakat sipil atau kalangan profesional sehingga independensi KPK lebih terjaga, bila aparat yang memimpin maka rawan dikendalikan oleh kelompok dan kepentingan tertentu, contoh konkritnya di Era Firli dimana KPK dikendalikan oleh kekuasaan,” pungkas Zaenal Abidin Riam.
Integritas sepuluh Capim KPK juga menjadi sorotan Demokrasiana Institute, menurut lembaga yang konsen pada isu demokrasi ini, sepuluh nama Capim KPK belum ada yang terbukti memiliki integritas yang kuat.
“Terkait integritas, sepuluh nama ini pada dasarnya belum terbukti memiliki integritas yang kuat, integritas yang pantas menduduki posisi pimpinan KPK, jadi situasinya tidak ideal. Sekarang bola ada di DPR, jika DPR salah pilih maka nasib KPK akan tetap suram sebagaimana lima tahun terakhir ini,” tutup Zaenal Abidin Riam.
Komentar