JAKARTA – Pendiri Partai Semut Indonesia, Anton Sukanta alias Anton Priuk, menilai sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam merespons isu reshuffle kabinet menunjukkan kecenderungan politik yang terlalu aman dan minim inisiatif.
Pernyataan PSI sebelumnya menyebut bahwa partai tidak menyiapkan calon pengganti menteri serta menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
Anton mengakui bahwa secara konstitusional, reshuffle kabinet memang merupakan kewenangan penuh presiden. Namun, menurutnya, hal itu tidak serta-merta menghilangkan peran strategis partai politik dalam memberikan arah dan evaluasi.
“Benar bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Tapi partai politik tidak bisa sekadar pasif. Harus ada sikap, evaluasi, dan gagasan yang ditawarkan ke publik,” ujar Anton, Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai, pernyataan yang disampaikan oleh kubu Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, cenderung normatif dan defensif, dengan menekankan bahwa kader partai bekerja dengan baik tanpa disertai indikator yang jelas.
Menurut Anton, pola komunikasi seperti itu menunjukkan bahwa PSI lebih memilih berada dalam posisi aman di lingkar kekuasaan dibandingkan tampil sebagai kekuatan politik yang aktif dan kritis.
“Kalau hanya mengatakan semua kader bekerja baik tanpa evaluasi terbuka, itu bukan kepemimpinan politik. Itu lebih ke menjaga citra,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti posisi PSI yang secara politik belum memiliki kekuatan dominan, sehingga cenderung bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan eksekutif.
Dalam konteks tersebut, Anton menilai sikap PSI yang menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden mencerminkan peran sebagai pendukung stabilitas, bukan sebagai pengarah kebijakan.
“Partai seharusnya tidak hanya menjadi penyedia kader. Mereka juga harus menjadi pengarah kebijakan, termasuk berani memberi masukan atau bahkan kritik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Selain itu, Anton juga menyinggung adanya kesenjangan antara citra PSI sebagai partai anak muda yang progresif dengan praktik politik yang ditunjukkan dalam isu reshuffle.
“Branding sebagai partai muda dan progresif seharusnya tercermin dalam keberanian bersikap. Tapi dalam kasus ini, justru terlihat pasif dan terlalu berhati-hati,” ujarnya.
Ia menambahkan, publik membutuhkan partai politik yang tidak hanya mengikuti arus kekuasaan, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan alternatif dalam isu-isu strategis nasional.
“Demokrasi tidak akan berkembang kalau partai hanya bermain aman. Harus ada keberanian untuk tampil dengan posisi yang jelas dan substansial,” tutup Anton.
Komentar