“Berhentilah menyulap kebangkitan pertanian Maluku Utara dengan dongeng sejarah yang miskin perhatian di lapangan. Zaman sudah beda”Jakarta, 27 Januari 2026
oleh: ALI ALUDIN HAMZAH, S.H (Pemerhati)
Mari kita bayangkan sebuah provinsi di mana lebih dari separuh penduduknya hidup dari bertanam dan bercocok tanam, apa adanya. Sebuah daerah yang nilai hidupnya tumbuh dari tanah, tapi anehnya tidak selalu tumbuh dalam nilai tukar yang adil bagi petani lokal.
Ya, Maluku Utara. Tanah rempah yang dulu membuat bangsa-bangsa besar datang jauh-jauh demi pala dan cengkeh. Secara historis, Maluku-Maluku Utara pernah menjadi pusat perhatian ekonomi dunia. Namun data sektor pertanian tetap menjadi penopang hidup masyarakat, dengan puluhan ribu rumah tangga usaha pertanian tersebar di berbagai pulau. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan lebih dari 145 ribu rumah tangga usaha pertanian Maluku Utara. menegaskan bahwa pertanian adalah sektor utama ekonomi rakyat.
Namun sebelum kita membayangkan petani berjalan gagah dengan caping di kebun pala yang makmur, kenyataannya tidak seindah yang dipamerkan pemerintah di jakarta. Data justru menunjukkan produksi besar memang ada, tetapi nilai tambahnya belum tinggal di kampung halaman. Tahun terakhir tercatat, produksi kelapa rakyat Maluku Utara tembus ratusan ribu ton, sementara pala ribuan ton dan cengkeh juga ribuan ton per tahun. Sayangnya, sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Lantas kemana Pemerintah selama ini? Mengapa potensi pertanian tidak dikawal dengan baik dalam setiap level kepemimpinan daerah?
Masalah terbesarnya tidak semata urusan teknis, tetapi masalah struktural. Komoditas unggulan seperti kelapa, pala, dan cengkeh tetap menjadi tulang punggung, tetapi posisi tawar petani lemah dalam rantai perdagangan panjang. Dari kebun ke pengumpul, dari pengumpul ke pedagang besar, baru ke industri pengolahan. Nilai tambah menumpuk di hilir, sementara petani di hulu lebih sering mendapat sisa tenaga daripada sisa untung.
Padahal dari sisi sebaran wilayah, produksi itu sangatlah besar. Kabupaten seperti Halmahera Utara dan Halmahera Barat tercatat sebagai sentra produksi kelapa terbesar dengan puluhan ribu ton per tahun. Artinya bahan baku melimpah, tapi industri pengolahan besar justru lebih banyak tumbuh di luar daerah. Ibarat punya sapi perah, tapi susunya dikirim jauh untuk dijadikan keju di tempat lain.
Pemerintah memang hobi bernostalgia soal kejayaan rempah masa lalu. Dipajang di pameran, dibahas di seminar, dipidatokan di forum nasional seolah pala dan cengkeh bisa naik kelas hanya karena sering disebut dalam sambutan resmi. Padahal semua orang waras tahu, rempah tidak bekerja seperti sulap. Tanpa pengeringan standar, tanpa gudang penyimpanan yang benar, tanpa industri pengolahan minyak atsiri dan produk turunan, pala dan cengkeh tetap saja keluar sebagai bahan mentah. Nilai tambahnya jalan-jalan ke luar daerah, sementara petani cuma dapat cerita manis disana dan disini. Kita yang tanam, kita yang panen, tapi bukan kita yang menikmati lonjakan nilainya. Ironisnya lagi, urusan pertanian sering ditangani setengah hati, program datang dan pergi seperti musim kampanye. Tapi begitu masuk musim politik ganti kepala daerah, mendadak semua orang jadi ahli strategi. Politik kekuasaan digarap serius, politik pangan dan pertanian malah sering seperti sinetron tayang saat larut malam. ada, tapi jarang benar-benar ditonton dengan niat baik.
Lagi-lagi, Maluku Utara sering disebut kaya komoditas, tetapi untuk beberapa kebutuhan pangan justru masih tergantung pasokan luar. Demikian adalah akibat sistem produksi dan distribusi yang belum dirancang untuk kemandirian petani Maluku Utara.
Wacana menjadikan Maluku Utara sebagai “spice hub” dunia terdengar manis di bibir. Bayangkan pala, cengkeh, dan kelapa diekspor dalam bentuk produk olahan bernilai tinggi. Tetapi membangun pusat rempah dunia perlu industri, logistik, teknologi pascapanen, dan tata niaga yang adil. Apakah pemerintah daerah serius atau hanya omon-omon di media sosial?
Data juga menunjukkan rumah tangga usaha pertanian meningkat dibanding sensus sebelumnya. Artinya makin banyak keluarga serius bertani. sebenarnya demikian kabar baik lantaran kita inginkan produktivitas perlu naik, kesejahteraan perlu terwujud, lingkungan perlu tetap lestari.
Tapi kalau kita berharap pertanian Maluku Utara berjalan mulus seperti narasi kebanyakan pejabat daerah, kenyataannya lebih mirip petani yang harus menari di antara harga pasar yang fluktuatif, ongkos logistik antarpulau yang mahal, dan pascapanen yang sering jadi titik lemah, maka kita masih terus terjebak dalam khayalan. Namun jika suatu hari Maluku Utara benar-benar menjadi pusat rempah dunia, maka yang bahagian dan bangga kita semua. itupun hanya mungkin terjadi jika ada transformasi yang benar-benar berpihak pada petani.
Produksi besar ada, petani banyak, komoditas unggulan ada. Tantangannya ada pada nilai tambah, logistik, teknologi, dan kelembagaan.
Akhirnya kita perlu pertegas solusinya kedepan. Entah apakah akan sampai ke telinga pejabat kita atau tidak. Pertama, kurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah. Data produksi kelapa, pala, dan cengkeh yang besar menunjukkan bahan baku cukup untuk menopang industri pengolahan lokal, VCO, santan kemasan, arang tempurung, minyak atsiri.
Kedua, benahi logistik antarpulau agar sentra produksi tidak terisolasi dari pasar dan industri.
Ketiga, modernisasi yang membumi dimana alat pengering, fermentasi standar, benih unggul, dan peremajaan tanaman tua.
Keempat, perkuat kelembagaan petani agar petani bisa menjual dengan strategi, jangan kemudian terlihat seperti menjual dalam keterpaksaan.
Kelima, libatkan anak muda dengan model bisnis konkret, karena data menunjukkan pertanian masih menjadi basis hidup masyarakat luas.
Keenam, spesialisasi wilayah berbasis data produksi agar pengembangan industri hilir sesuai kekuatan lokal.
Terakhir, data pertanian harus aktif, diperbarui, dan dipakai dalam kebijakan. Produksi ratusan ribu ton wajib di laporan dengan terbuka, jngan sampai OMON OMON saja, tapi gak ada Peningkatan berarti. Bangun industri dan kesejahteraan jangka panjang.
Intinya, itu model usaha negara negara maju yang pernah diterapkan, dan belum terlambat jika kita melakukannya. Apakah melalui skema swasta ataupun BUMD sektor pertanian kita? Semua skenario moderen jelas diperlukan, sepanjang menguntungkan bersama, itu jauh lebih baik.
Berhentilah menyulap kebangkitan pertanian Maluku Utara dengan dongeng sejarah yang miskin perhatian di lapangan. Zaman sudah beda, nilai dasar kita yang cinta keseimbangan dan keberlanjutan alam dan manusia penting diperhatahankan, hanya perlu adaptasi dalam cara cara baru sesuai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Nampaknya kita perlu bergandeng tangan mengikuti irama itu agar tidak terjebak kedalam level yang sama. Kita menaikkan kelas petani dari penjual bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai nilai. Jika itu terjadi, Maluku Utara akan harum, jaya, bertahan dalam sejarah rempah dunia, juga terpenting target Maluku Utara makmur tercapai, terwujud Keadilan dan kesejahteraan petani Maluku Utara.
Komentar