JAKARTA – Skandal dugaan Korupsi impor Minyak mentah dan BBM Yeng menyeret Pertamina Holding dan Sub holding menguap ke permukaan paska penggeladahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI baru baru ini..
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Daerah Khusus Jakarta, Paisal Sangadji, mengatakan agar Kejaksaan Agung tidak bermain drama penggeladahan kepada publik.
Kejaksaan RI tambah Paisal harus tegas dan konsisten dalam mengusut kasus ini sampai tuntas-memberikan perkembangan kasus yang transparan kepada publik, mengingat kasus ini berkaitan sangat vital bagi masyarakat, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
“Minyak adalah darah ekonomi Indonesia. Jika ada mark-up dalam impor, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme, itu artinya masyarakatlah yang menjadi korban, menanggung akibatnya melalui harga BBM yang semakin tinggi. Apabila terbukti, Pejabat di BUMN Pertamina harus bertanggung jawab, harus mendapatkan hukum yang berat atas perbuatannya! Selanjutnya Kejagung harus segera menyampaikan hasil penyelidikannya, bukan justru diam seribu bahasa, seolah-olah bermain drama penggeladahan.” ujar Paisal kepada wartawan, Sabtu (02/1/2025).
Dia menambahkan, langkah Kejagung yang terlihat lamban dalam mengungkap kasus ini semakin memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pengawasan di sektor energi negara.
“Kita harus ingat, bahwa angka kerugian negara yang fantastis akibat korupsi energy selama ini telah meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap janji-janji swasembada energi yang telah berulang kali dikumandangkan oleh pemerintah, dan sekarang hal serupa juga terjadi dalam kebijakan impor.” tegas Paisal.
Paisal bahkan menegaskan Menteri BUMN Erick Thohir terkesan hanya berpura-pura terkejut atas beredarnya kabar tersebut, padahal harusnya Erick Thohir yang harus bertanggungjawab atas kebijakan impor yang mempermainkan kepentingan rakyat.
“Erick Thohir harus menunjukkan tanggungjawab dan keberpihakannya kepada publik. Jika benar ada oknum yang terlibat, jangan hanya mengganti direksi, tetapi pastikan hukum ditegakkan secara transparan. Mau seribu kali ganti direksi tapi kalau pimpinannya tidak tegas sama saja bohong dong.” kata Sangadji.
Lebih lanjut Paisal menjelaskan beban kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp115 triliun bukanlah hal sepele. “tu uang yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi malah hilang begitu saja karena tangan-tangan kotor di dalam tubuh Pertamina itu sendiri dimana bulan kali pertama terjadi. Kejagung sekarang di persimpangan jalan, apakah menuntaskan kasus ini dengan transparansi penuh atau membiarkan korupsi semakin merajalela selanjutnya merusak reputasi Kejagung di mata publik.” pungkasnya.
Menurut Paisal, jika Kejaksaan Agung dan KPK terus lamban, DPD ARUN Jakarta bersama elemen masyarakat akan turun ke jalan untuk memastikan aspirasi ini didengar oleh para pemangku kebijakan.
“Kami akan bergerak, menyampaikan suara rakyat yang telah lama menjadi korban kebijakan energi yang salah urus. Jangan sampai rakyat hanya menjadi objek penderita akibat korupsi sistemik ini,” tambahnya.
Paisal juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai lemah dalam mengawasi BUMN strategis seperti Pertamina. “Sudahlah gak usah jadi benalu di dalam rumah sendiri, saatnya kita menunjukkan keberanian untuk membersihkan mafia dari sektor energi. Jika tidak ada tindakan tegas, pemerintah akan kehilangan kepercayaan rakyat secara total dan membahayakan kelangsungan bangsa ini. Ayo selamatkan uang rakyat, dan pastikan mafia minyak tidak lagi merugikan kepentingan bangsa. Kami akan terus mengawal kasus ini, siap memperjuangkan keadilan hingga titik akhir” tegasnya.
Komentar