JAKARTA – Aktivis lingkungan dan Hak Asasi Manusia, Alialudin Hamzah, protes keras terkait kebijakan Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha yang berencana menempatkan penembak jitu di jalur mudik.
Ali atau sering di sapa Bung Li, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus untuk segera mengendalikan kebijakan yang dianggapnya berbahaya dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
“Polisi itu penegak hukum, bukan algojo jalanan! Menempatkan sniper di jalur publik sama saja menciptakan ketakutan dan menormalisasi penggunaan kekerasan yang tidak perlu.” tegas Alialudin Hamzah, kepada media 30/03
Menurutnya, kehadiran aparat bersenjata di ruang publik dengan pendekatan itu, mencederai prinsip perlindungan warga dan menunjukkan kegagalan kepolisian dalam membangun sistem keamanan berbasis pencegahan yang efektif
“Jika Kapolri dan Kapolda terus biarkan keputusan dangkal dan menyesatkan seperti itu berlanjut, maka dipastikan kedepan akan sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dengan sendirinya Polri dan Polda patut ikut bertanggung jawab atas kebijakan berbahaya itu. Patut dipahami bahwa harusnya agenda keamanan tidak boleh mengedepankan moncong senjata, tapi dengan sistem yang berpihak pada rakyat, bukan menciptakan suasana perang dengan sipil!” katanya.
Lebih jauh, Alialudin mengatakan sikap-sikap yang ditunjukkan seperti itu, justru blunder dan mencerminkan pendekatan represif ala militer, bukan model kepolisian sejati, yang profesional dan humanis kepada masyarakat.
“Besok-besok, kita jangan kaget kalau ada sniper di depan sekolah, di pasar, atau di rumah ibadah dengan alasan ‘antisipasi kriminal’. Mau masyarakat Indonesia dihantui oleh orang orang yang dipercaya dan digaji oleh masyarakat sendiri? Jangan ngawurlah! Polri dan Polda Jabar harus hentikan aksi yang lahir dari pikiran dangkal itu!” Tegasnya
Olehnya itu, pihaknya menegaskan agar Kapolri dan Kapolda segera menarik kebijakan ngawur itu, dan menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk kembali pada tugas utamanya: melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat dengan cara yang benar.
“Kepolisian harusnya tidak bersikap seperti pasukan perang dalam lingkungan masyarakat sipil. Kalau polisi mau jadi tentara, silakan lepas seragam cokelat dan daftar ke TNI!” pungkasnya.
Komentar