KEPULAUAN SULA – Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah konkret dalam menangani dampak pascabanjir di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Fokus utama yang diminta untuk segera ditangani adalah pembangunan talud penahan banjir dan krisis air bersih yang kini semakin memprihatinkan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Moh. Azwan Soamole, mengungkapkan hingga saat ini belum ada respons dari pemerintah provinsi maupun pihak balai terkait, meskipun Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menyampaikan laporan resmi.
“Berdasarkan hasil RDP, Dinas PU sudah menginformasikan persoalan bencana, mulai dari kerusakan talud hingga sistem air bersih ke balai perairan dan Dinas PU provinsi. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan balik,” ujar Azwan usai RDP bersama BPBD, Perkim, dan PU Kabupaten Sula, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, kondisi di Desa Waisakai saat ini sudah sangat mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah provinsi. Menurutnya, situasi tersebut telah masuk kategori darurat dan perlu penanganan segera.
“Harapan kami, pemerintah provinsi dan balai bisa turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ini sudah sangat urgent dan perlu perhatian bersama,” tegasnya.
Azwan menjelaskan, salah satu persoalan paling krusial adalah krisis air bersih akibat rusaknya jaringan pipa distribusi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kerusakan pipa air cukup parah, mulai dari bak induk hingga bak penyalur. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah infrastruktur lain seperti rumah warga, talud penahan banjir, dan jembatan juga mengalami kerusakan dan belum tertangani secara maksimal. DPRD pun telah meminta BPBD serta Dinas Perkim dan PU Kabupaten Kepulauan Sula untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Namun demikian, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi kendala utama dalam penanganan. Pemerintah daerah berencana mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui APBD Perubahan.
“Kondisi saat ini memang terkendala efisiensi anggaran, sehingga kemungkinan akan diakomodir dalam APBD Perubahan,” tambahnya.
Azwan menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyediaan air bersih bagi warga. Ia juga mendorong adanya inisiatif di tingkat desa untuk mencari solusi sementara.
“sudah sampaikan ke Kepala Desa Waisakai untuk menggelar pertemuan bersama warga guna mencari solusi alternatif, termasuk kemungkinan membuka donasi,” pungkasnya.(*)
DPRD Sula Desak Pemprov Malut Tanggap Darurat Banjir Waisakai, Krisis Air Bersih Kian Parah
Komentar