KABUPATEN SULA – Manajemen RSUD Sanana di Kepulauan Sula, Maluku Utara, mendapat kritik tajam lantaran dinilai tidak kooperatif dalam proses penegakan hukum.
Hingga kini pihak rumah sakit belum menyerahkan dokumen resmi terkait riwayat kesehatan tersangka kasus dugaan korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2021, Lasidi Leko (LL).
Ketidakterbukaan pihak rumah sakit ini dianggap menjadi penghalang bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula untuk melakukan langkah hukum lebih lanjut terhadap tersangka.
Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kepulauan Sula, Ahkam Kurniawan Buamona, menegaskan bahwa status kesehatan seorang tersangka tidak boleh hanya menjadi alasan lisan. Menurutnya, tanpa bukti tertulis yang sah dari tim medis, proses hukum akan tersandera oleh spekulasi publik.
“Hingga kini penyidik belum menerima keterangan resmi. RSUD Sanana harus profesional dan tidak boleh terkesan menghambat proses hukum terhadap tersangka,” ujar Ahkam kepada wartawan,
Ahkam menambahkan, transparansi dari RSUD Sanana sangat diperlukan agar publik melihat bahwa proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi pihak mana pun.
Terlebih, LL telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni ANM dan AMMA, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada anggaran BTT 2021.
Berdasarkan hasil konfirmasi, Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Sula, dokumen medis yang menjelaskan detail kondisi LL memang belum diterima oleh penyidik.
Padahal, sesuai dengan Pasal 21 KUHAP, status penahanan seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik yang didasarkan pada pertimbangan hukum tertentu.
Ahkam mengingatkan Direktur RSUD Sanana agar tidak bermain-main dengan etika profesi yang bersinggungan dengan ranah hukum.
“Jika memang sakit, sampaikan secara resmi melalui surat diagnosa kepada penyidik. Ini penting demi kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Sanana belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait alasan keterlambatan penyerahan dokumen medis tersebut.
Sekedar informasi, kasus dugaan korupsi BTT 2021 sendiri terus menjadi sorotan karena menyangkut dana darurat yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik.(*)
Komentar